contoh pajak daerah dan retribusi daerah. Gambaran Umum tentang Pajak dan Retribusi Daerah 71 2. contoh pajak daerah dan retribusi daerah

16. Dalam penyelengaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus benar-benar menggali semaksimal mungkin potensi-potensi pendapatan di. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; 7. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. KOMPAS. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan pajak daerah dan retribusi adalah dua hal yang berbeda tergantung kewenangan setiap kepala daerah. Mulai dari pengertian, perbedaan pajak pusat dan daerah, hingga contoh pajak pusat dan pajak daerah. Jenis Retribusi Retribusi jasa umum: Pungutan atas pelayanan yang disediakan pemerintah daerah untuk kepentingan umum. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dalam pencapaian target penerimaan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah, maka kepada para pihak yang terlibat dalam pemungutan perlu diberikan. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 34 Tahun 2000 dan PP pendukungnya, yaitu PP No. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengatur tentang Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud; c. com, Sabtu (30/9/2023) mengatakan, Raqan Pajak dan Restribusi Daerah yang menjadi dasar. 4. Makalah ini memuat tentang Pajak Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Daerah, Prinsip dan Kriteria Perpajakan Daerah, dan Ketentuan Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 1 Tahun 2022 yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota yang dijabarkan seperti. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Retribusi Daerah adalah pungutan di daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah. com, JAKARTA — Pemerintah akan mengatur kembali kewenangan pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui sinkronisasi kebijakan dengan pajak pusat. Pajak Daerah terdiri dari pajak yang dipungut pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut pemerintah kabupaten/kota. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat diwilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. AHMAD RASYIDIN (10110059) M. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan. Judul. Pada makalah ini di. com—Kualitas pelayanan publik dalam sektor kesehatan, pendidikan, keamanan, kebersihan, dan lain sebagainya diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya. 0 2 4. Cara Menghitung Pajak Berdasarkan kutipan Marihot Pahala Siahaan dari buku Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Besarnya pokok pajak dihitung dengan. Pengertian Pajak Daerah. Jenis retribusi yang masuk ke dalam retribusi umum adalah sebagai berikut :PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2001. Peningkatan pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan dengan menambah jumlah tenaga kerja, hal ini dapat membantu penarikan yang datang langsung kepada wajib pajak dengan sistem door to door. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Daerah. 876. 35 5. . Apa Saja Yang Membedakan Antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah? Definisi. Dasar Hukum. Manual ini juga sebagai referensi kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan piutang pajak daerah dengan: 1. Pengertian retribusi adalah berbeda dengan pajak karena apa itu retribusi dan contoh retribusi hanya dipungut oleh Pemerintah Daerah. Nomor 15/PUU-XV/2017, alat berat tetap dapat dikenakan pajak. Penjelasan Umum UU Pajak Daerah dan Retribusi DaerahContoh-nya, PBB-P2 terdapat piutang,. Jenis Pajak Kabupaten/Kota : 1) Pajak Hotel 2) Pajak Restoran 3) Pajak Hiburan 4) Pajak Reklame 5) Pajak Penerangan Jalan 6) Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan 7) Pajak Parkir 8) Pajak Air Tanah 9) Pajak Sarang Burung Walet 10) PBB sektor Perdesaan & Perkotaan 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) 11. Akan tetapi, kedua hal ini memiliki perbedaan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; c. JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah daerah (pemda) diminta segera menyusun rancangan peraturan daerah (perda) terkait dengan pajak dan retribusi yang sesuai dengan ketentuan dalam UU HKPD. 345. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114, Pasal 176, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan PP tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. Siahaan. Balas Jasa b. 2. Jenis Pajak Provinsi. laba dari BUMD. Laporkan Akun. Jenis-jenis pajak pun. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 6. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyaluran Dana Bagi HasiJ Pajak Daerah. 5. Retribusi Daerah. Pajak Provinsi terdiri dari enam jenis pajak dengan rincian sebagai berikut: 1. Berdasarkan Undang-Undang RI No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pendapatan asli daerah merupkaan sumber keuangan daerah yang digali dari ilayah daerah yang. Pajak daerah dan retribusi ternyata merupakan dua hal yang berbeda, singkatnya. Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam UU No. go. pembayaran dan pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui sistem online; c. Mengutip dari buku Pasti Bisa Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI, retribusi daerah adalah pembayaran jasa dan izin tertentu. Bantuan Keuangan Kepada Desa Rp 178. pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehubungan kedua komponen tersebut merupakan penyumbang terbesar dalam pos pendapatan APBD. retribusi daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu : Retribusi jasa umum. Contoh yang paling dapat Anda rasakan adalah mengenai pajak parkir dan retribusi parkir. undang. Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, pengertian pajak daerah adalah suatu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara. Avg rating:3. KETENTUAN PERALIHAN. Pasal 77 UU PDRD menyatakan bahwa “ Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan,. 32 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Lain-lain PAD yang sah antara lain penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah. Bersifat pajak dan bukan retribusi 2. Berdasarkan pada hal tersebut, agar kebijakan perpajakan dan retribusi daerah inline dengan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, ada beberapa beberapa Langkah yang dapat diambil. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa PAD. Untuk mewujudkan hal itu pemerintah daerah membutuhkan dana yang tidak sedikit, salah satunya dana tersebut bersumber dari pajak daerah dan retribusi. 526 target yang telah ditetapkan. 8 miliar," katanya. Bagaimana potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerahPajak Daerah dan Retribusi Daerah 1. Buku Materi Pokok (BMP) PAJA3345 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara garis besar. Besarnya pajak mengikuti atau sesuai dengan nilai pajak terutang Tahun 2019. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling, dengan jumlah sampel sebesar 170 responden. 500. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu: Baca juga: Ini Tarif Pajak Penghasilan Badan dan Cara Menghitungnya. Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. Pajak. Kelas DDC 23: 336. 2) Trend pertumbuhan PAD meningkat periode . dasar hukum Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam berbagai Undang-Undang atau ordonasi antara lain: 1. Piutang selain pajak dan retribusi daerah 1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria apabila belum melakukan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara. 784. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062); 5. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pengaruh Variabel Produk Domestik Regional Bruto dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemprov DKI Jakarta Telah dipertahankan di hadapan Sidang Tim Penguji Skripsi pada Hari : Sabtu Tanggal : 22 November 2014 Waktu : 10. KOMPAS. A. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2), Pasal 86 ayat (3), Pasal 89, Pasal 95 ayat (3), Pasal 97 ayat (5), Pasal 98 ayat (14), Pasal 99 ayat (7), dan Pasal 101 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta untuk memberikan pedoman bagi pemerintahan. (1) Peraturan Daerah tentang Pajak yang telah ada dan yang terkait dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Peraturan Daerah tentang Retribusi yang telah ada dan yang terkait dalam Pasal 18 ayat (3), masih tetap berlaku sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan. Tarif Pajak Daerah Sesuai UU No. Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menggagas Retribusi Daerah Sebagai Objek PPN. Jika pemerintah daerah diharapkan untuk memerankan bagian penting dalam keuangan sektor jasa (contoh: pendidikan, kesehatan), sebagaimanaseharusnya. Undang-Undang Nomor 29. Lain-lain PAD yang Sah. com, JAKARTA - Pemerintah pusat rupanya mengurungkan niatnya untuk mengintervensi atau menyesuaikan seluruh tarif pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang telah ditetapkan lewat peraturan daerah (Perda). Vox Pop. Sistem pemungutan pajak daerah Menurut marihot pahala siahaan, S. Jenis pos retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi. Sistem dan prosedur administrasi pendapatan daerah yang terdiri dari Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota yang menjadi tugas dari DinasPendapatanDaerahKabupaten/Kota. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Aturan pajak daerah ditetapkan undang-undang. Baca juga: 5 Jenis Pajak yang Ada di Indonesia. Volume II/No. 1. Pajak dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh, oleh karena itu pajak dan retribusi daerah harus ditingkatkan. Penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya serta PBB. Dasar Hukum. 700. Hak-hak daerah tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Retribusi Jasa Tempat Pelelangan. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Retribusi Daerah. Jenis pos retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan. Dia menegaskan, selama diberlakukannya status darurat bencana COVID-19 maka tidak ada kenaikan pajak terhutang atas pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2). Pengertian Retribusi Daerah Menurut Para Ahli. Sub Bidang Pendapatan Lainnya; c. Layanan Daerah. Sementara menurut. 1. Dalam UU No. Contoh Pajak Daerah. Ada banyak faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dalam peningkatan PAD, antara lain: a. Pajak daerah ini dipakai untuk pembangunan daerah dan biaya penyelenggara pemerintah daerah. tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pembagian urusan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. ISSN: 2355-9357. Jenis pendapatan asli daerah ini berbeda dengan pajak. Mata Ujian : Pajak dan Retribusi Daerah. Padahal, peran keduanya amat penting dalam mempercepat laju pembangunan di sebuah wilayah. 000. 28 Tahun 2009 masih menimbulkan berbagai permasalahan yang harus dicarikan solusinya. TINJAUAN LITERATUR : PAJAK DAERAH 2. Hotel adalah : "Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya dengan di pungut bayaran, termasuk bangunan yang lainnya yang mengatur,di kelolah dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan. Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas maka diharapkan dapat memenuhi beberapa hal, yaitu: 1. 4. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Dikutip langsung dari Pasal 1 ayat (64) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut pengertian retribusi: "Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas. 34 Tahun 2000 yaitu UU tentang Perubahan Atas UU Republik Indone-sia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang kemudian dicabut de-ngan UU No. 000m2. bahwa retribusi daerah sebagai salah satu wewenang Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah namun juga untuk. Merujuk Undang-Undang No. menarik untuk dibahas dengan cermat, yaitu fungsi pajak daerah sebagai realisasi desentralisasi perpajakan dan sistem pemungutan pajak daerah di Indonesia. Untuk menganalisa data penelitian. menjadi perhatian dunia sebagai contoh sukses bagaimana sebuah negara sebesar. Status Peraturan. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018). Pengertian Di dalam ketatanegaraan Indonesia yang dimaksud dengan pajak berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 1 ayat 6 jo Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah. Mengingat sebelumnya, perda terkait pajak dan retribusi daerah disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD. YUDI ARDIANSYAH (10110018) MUSTAFA HASMAN (10110170) IMAM HIDAYAT EFFENDI (10110023) M. Lihat Semua. Sementara retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sementara persamaannya mengenai penentuan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan berpedoman pada. Pasal 152-154 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Pajak Daerah adalah sebagai berikut: a. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ruang Lingkup Penelitian Untuk mempermudah penulisan ini penelitian agar lebih terlaksana dengan baik , maka perlu kiranya dibuat suatu pembatasan masalah. Pajak a. Bagaimana prinsip dasar pemungutan. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi meliputi: Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Pastikan sertifikat elektronik Anda valid saat melakukan registrasi, serta passphrase yang di input sesuai. Pengklasifikasian Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut: 1. Berdasarkan Pasal 1 UU nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah serta juga Retribusi Daerah, Definisi Retribusi Daerah ini ialah pungutan di daerah yakni sebagai pembayaran atas jasa atau juga perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang secara pribadi atau. Pasal 1 angka 13 sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen," Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar," Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 246. Pajak Reklame adalah salah satu dari contoh pajak daerah. JAKARTA, KOMPAS. id – Pemerintah Daerah (Pemda) DIY akan segera membentuk Peraturan Daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Pengertian Retribusi. 2/2018. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya, dibantu oleh: a. Contoh 2: PT Y melakukan kegiatan praktik kerja dan pemagangan dengan laporan keuangan fiskal sebagai berikut:. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Buku ini berisi penjelasan mengenai jenis, objek, subjek, tarif, penghitungan, pembayaran, dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah, serta contoh kasus dan permasalahan yang. Di dalam Pasal 95 ayat (4) UU No. b. Akibatnya Pemerintah Daerah berusaha meningkatkan pajak daerah, retribusi daerah, sekaligus bagian laba BUMD, bahkan beberapa Pemda meminta bagian asli daerah BUMD yang ada di. Contoh Pajak daerah yang berlaku saat ini dibagi menjadi 2 yaitu: Pajak Daerah Provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor) dan Pajak Daerah Kab/Kota (Pajak Hotel, Resto, Hiburan, dan lain-lain. 55 tahun. Isi 5 Halaman, Lampiran 2 Halaman. Ilustrasi. menciptakan sumber pajak dan retribusi daerah baru dan membuka investasi (Safitra, 2019). Contoh retribusi daerah: Retribusi Jasa Umum: RetribusiPelayanan Kesehatan. 2. c. TUJUAN UU 28/2009 1 Sistim Pemungutan 1. Status Peraturan. Retribusi Jasa Umum merupakan pelayanan yang disediakan. adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Daerah (HKPD) meski Peraturan Pemerintah terkait UU HKPD masih belum turun. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud. Sementara, pengertian retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga. A. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. b. 2 JURNAL ILMU HUKUM e. 6. menyangkut penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka peringkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sarolangun. Beberapa pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang diatur dalam UU HKPD mencakup antara lain restrukturisasi jenis Pajak Daerah, rasionalisasi jenis Retribusi Daerah, serta pengenalan Opsen. UNDANG. Penyusunan skripsiUntuk retribusi daerah sebelum adanya pandemi COVID-19, tambah dia, dapat ditarik pajak hingga Rp44. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi adalah terbagi menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha,. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.